Paripurna APBD 2026 Lubuklinggau: Pemkot–DPRD Sepakat Prioritaskan Program Masyarakat

Paripurna APBD 2026 Lubuklinggau: Pemkot–DPRD Sepakat Prioritaskan Program Masyarakat

KANTINews, LUBUKLINGGAU - DPRD Kota Lubuklinggau menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD sekaligus penandatanganan keputusan bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat penting ini menjadi penanda langkah strategis pemerintah dalam menentukan arah pembangunan kota satu tahun ke depan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Yulian Efendi dari Fraksi Golkar.

Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, ia secara resmi membuka Paripurna yang dinyatakan terbuka untuk umum.


Suasana hening sejenak, sebelum kemudian prosesi sidang berjalan tertib dan penuh kehati-hatian, mengingat APBD merupakan fondasi utama roda pemerintahan.

“Dengan ini Paripurna APBD 2026 dibuka dan terbuka untuk umum,” tegas Yulian Efendi sebelum mempersilakan Wali Kota Lubuklinggau untuk menyampaikan sambutan.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan APBD, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.

Ia menekankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran telah mengikuti mekanisme resmi dan melalui pembahasan yang matang sesuai peraturan perundang-undangan.

Wali Kota juga menyinggung soal usulan masyarakat melalui Musrenbang serta aspirasi reses anggota DPRD.

Meski belum seluruhnya dapat terakomodasi, ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas, menyesuaikan kemampuan anggaran dan keselarasan program pemerintah daerah maupun pusat.

“Kami tetap memperhatikan setiap usulan masyarakat, hanya saja semua harus disesuaikan dengan skala prioritas agar tetap sejalan dengan program pembangunan yang sedang kita jalankan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyampaikan rasa bangga atas kerja sama legislatif yang dinilai telah mengkaji APBD 2026 dengan teliti dan bertanggung jawab.

Perbedaan pendapat selama pembahasan disebutnya sebagai dinamika demokrasi yang justru memperkaya kualitas keputusan.

“Alhamdulillah, seluruh proses dari pembahasan, kesepakatan KUA–PPAS, hingga persetujuan bersama berjalan tanpa hambatan,” tambahnya.

Wali Kota menegaskan bahwa APBD 2026 yang telah disepakati akan menjadi pijakan penting bagi pembangunan Kota Lubuklinggau.

Ia optimis, keputusan yang dihasilkan merupakan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat luas.

Tahap selanjutnya, Raperda APBD 2026 beserta rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk dilakukan evaluasi.

Ia berharap dokumen tersebut dapat diterima dan segera ditetapkan.

“Semoga apa yang kita susun bersama ini dapat ditetapkan menjadi Perda dan segera kita laksanakan demi kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau,” tutupnya. ADV (SCK)

Read More

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Rinaldi, Soroti Pelayanan PDAM Hingga Kantor Koramil Lubuklinggau

Anggota DPRD Lubuklinggau Fraksi Partai Golkar, Rinaldi

KANTINews, LUBUKLINGGAU – Sejumlah catatan dan pandangan disampaikan oleh Anggota DPRD Lubuklinggau dari masing-masing fraksi partai di DPRD Lubuklinggau kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau dalam rapat paripurna.

Salah satunya disampaikan oleh anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Rinaldi dalam rapat paripurna pandangan umum laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2024 di DPRD Lubuklinggau pada Selasa, 7 April 2025.

“Jadi Fraksi Partai Golkar memberikan catatan kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau,” kata Rinaldi.

Ia mengungkapkan, ada dua catatan yang disampaikan pihaknya ke Pemkot Lubuklinggau. Catatan pertama mengenai pelayanan PDAM dan yang kedua yaitu keberadaan kantor Koramil Lubuklinggau yang kondisinya saat ini dianggap tidak layak dan memadai lagi.

Menurutnya, dalam hal pelayanan yang menyangkut hidup orang banyak yaitu ketersediaan air bersih oleh PDAM Lubuklinggau Samia saat ini belum dirasakan hasilnya oleh warga Lubuklinggau.

“Dimana sampai hari ini pelayanan PDAM kota Lubuklinggau ini belum terasa hasilnya dirasakan oleh warga kota Lubuklinggau. Karena kami menilai sampai hari ini air yang dikeluarkan oleh PDAM masih sangat jauh dari kategori layak ataupun bersih,” ujarnya.

Kemudian sambung Rinaldi adalah yang berkaitan dengan pendistribusian air oleh PDAM ke pelanggan. Dimana ia menegaskan, lebih banyak mati daripada hidup. Namun tambahnya lagi, beban biaya yang dikeluarkan oleh warga Lubuklinggau tetap sama mesk kondisinya antara hidup dengan yang mati.

“Kami senantiasa menyuarakan terus yang menjadi kepentingan dasar warga kota Lubuklinggau. Karena air ini merupakan kebutuhan dasar dan juga menjadi sumber kehidupan bagi kita semua umat manusia yang mau berusaha membutuhkan air bersih, yang mau untuk kebutuhan rumah tangga terkait hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

Kata Rinaldi, pihaknya dari Fraksi Golkar yang ada di DPRD dan melalui komisi-komisi siap membantu serta bahu membahu dalam membantu langkah apa saja yang akan diambil oleh Pemkot Lubuklinggau. Sebab sambungnya, sebelum Wali Kota yang baru ini, fraksinya telah memanggil pihak-pihak terkait.

“Karena kita kota Lubuklinggau ini cukup malu, miris karena kita punya sumber air yang bersih yaitu Air Kelingi maupun dari bukit. Kita malu, kami studi banding ke wilayah Jambi yang notabene sungainya itu hari kemarau cokelat, bau lumpur tapi sumber air PDAM nya bersih. Nah sungai kita Kelingi ini kalau kemarau bersih tapi air PAM kotor,” ungkapnya.

“Nah makanya ini yang menjadi rujukan kami kok sungai orang yang hari kemarau tetap keruh dan cokelat, tapi air PAM nya bersih, sumbernya dari situ. Nah ini teknologi apa yang dipakai kita tidak tahu. Ini menjadi catatan Pemkot Lubuklinggau untuk merujuk wilayah Jambi,” timpalnya.

Lebih lanjut, catatan lain yang disampaikan pihaknya yakni mengenai kantor Koramil Lubukinggau. Dimana ia mengaku beberapa hari yang lalu Fraksi Partai Golkar khususnya melalui Anggota DPR RI Komisi I Dapil Sumsel I, Yudha bersama pihaknya turun ke lapangan.

“Kita kunjungan kerja ke wilayah Dandim 0406 Lubuklinggau,” bebernya.

Selain itu pihaknya saat itu mengaku turun langsung ke lapangan dan mengecek keberadaan Koramil Lubuklinggau. “Nah kami melihat Koramil kota yang letaknya ditengah pasar, berdekatan dengan fasum-fasum lainnya yaitu Bank Sumsel Babel dan Disperindag, itu memang sudah sangat tidak layak dan memadai lagi untuk menunjang aktivitas Koramil kota yang ada,” terangnya.

Karena itu ia meminta perhatian Pemkot Lubuklinggau untuk menyiapkan dan mencarikan solusi agar kinerja para TNI dalam hal ini Koramil Lubuklinggau ini bisa maksimal.

“Karena memang untuk menampung anggota yang ada saja mereka tidak cukup. Jadi yang di Koramil kota ini karena memang tugasnya banyak, tapi sarananya tidak sangat menunjang lagi untuk kategori saat ini,” katanya.

“Menurut kami itu sangat tidak layak dan memadai lagi. Oleh karenanya, kami meminta kepada Pemkot untuk mencarikan solusi, merelokasi, mencarikan lahan atau apa untuk kita carikan tempat yang layak bagi Koramil kota Lubuklinggau,” pungkasnya. (adv/Man)

Read More

DPRD Lubuklinggau Soroti Krisis Air Bersih dan Kondisi Koramil Tak Layak dalam Paripurna LKPJ Wali Kota

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Rinaldi,

KANTINews, Lubuklinggau - Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau yang digelar pada Selasa (7/4/2025) menjadi panggung kritik tajam dari para wakil rakyat terhadap kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024.

Salah satu sorotan utama datang dari Fraksi Partai Golkar, yang menyinggung persoalan krusial: pelayanan PDAM dan kondisi kantor Koramil yang memprihatinkan.

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Rinaldi, menyampaikan dua catatan penting dalam pandangan umum fraksi.

Catatan pertama menyentil kualitas dan distribusi air bersih dari PDAM Lubuklinggau Samia yang dinilai belum memenuhi harapan warga.

“Sampai hari ini pelayanan PDAM belum dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Air yang keluar masih jauh dari kategori layak atau bersih,” ujar Rinaldi dalam rapat paripurna.

Menurutnya, distribusi air PDAM lebih sering mati ketimbang hidup, namun beban tagihan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

Ia menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tak bisa diabaikan.

“Kita malu, punya sumber air dari Sungai Kelingi yang bersih saat kemarau, tapi air PDAM tetap kotor. Sementara di Jambi, sungainya keruh, tapi air PDAM mereka jernih. Ini jadi bahan evaluasi teknologi yang dipakai,” sindir Rinaldi, menyarankan agar Pemkot Lubuklinggau bisa belajar dari daerah lain.

Tak hanya soal air bersih, Fraksi Golkar juga menyoroti kondisi kantor Koramil Lubuklinggau yang dianggap sangat tidak layak.

Rinaldi menyampaikan bahwa saat kunjungan kerja bersama Anggota DPR RI Komisi I, Yudha, ke wilayah Dandim 0406 Lubuklinggau, pihaknya langsung melihat kondisi Koramil yang berada di tengah pasar dan bersebelahan dengan fasilitas umum lainnya.

“Koramil kota ini sudah tidak memadai lagi. Lokasinya sempit, fasilitasnya terbatas, dan tidak menunjang aktivitas para anggota TNI. Kami minta Pemkot segera mencarikan solusi, entah relokasi atau penyediaan lahan baru,” tegasnya.

Rinaldi menambahkan, Fraksi Golkar siap mendukung langkah strategis apapun dari Pemkot dalam mengatasi persoalan-persoalan mendasar tersebut.

Baginya, air bersih dan fasilitas pertahanan yang layak adalah kebutuhan yang tak bisa ditunda.

Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan perannya dalam mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan Pemkot bertanggung jawab atas pelayanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga. (ADV/MAN)

Read More

Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi Fraksi Kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau

Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD kota Lubuklinggau

KANTINews, LUBUK LINGGAU – Wakil Wali Kota Lubuk Linggau H Rustam Effendi menghadiri rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau. Dalam rangka mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lubuk Linggau.

Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Yulian Effendi menyampaikan bahwa sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Pemandangan Umum dari masing-masing fraksi akan disampaikan pada hari ini Selasa 8 April 2025.

“Selanjutnya fraksi-fraksi Dewan yang akan memberikan tanggapan dan usulan terhadap, LKPJ Wali Kota Lubuklinggau Tahun 2024 melalui juru bicara masing-masing,”pungkas Ketua DPRD.

Dalam kesempatan yang sama Pemandangan Umum fraksi Golkar yang disampaikan oleh Renaldi Efendi menyoroti pentingnya perbaikan kondisi air PDAM yang sering mati, serta kebutuhan untuk memperbaiki pipa-pipa PDAM dan memasang pipa baru di Kecamatan Lubuk Linggau Utara.

Foto Fraksi DRDP Lubuklinggau saat menyampaikan Pemandangan Umum kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau

“Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta agar pemindahan kantor Koramil dilakukan ke tempat yang lebih baik namun tetap berada di tengah kota, serta perbaikan jalan dari lampu merah hingga Kelurahan Baru Urip,”ungkapnya.

Selanjutnya Pemandangan Umum dari fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Septriani Nugraha Gunawan menyetujui LKPJ Wali Kota untuk dibahas lebih lanjut.Fraksi Nasdem mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk lebih meningkatkan pengelolaan sampah, khususnya di pinggir jalan.

“Mereka juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memperbaiki drainase dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) agar segera memperbaiki lampu jalan yang rusak,” bebernya.

Salanjutnya Pemandangan Umum dari fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Abdul Nasir mengusulkan agar DLH melakukan pengembangan pohon di sekitar MTs Jalan Depati Said, serta peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Siti Aisyah.

“Mereka juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan,”usulnya.

Dari fraksi PKB Pemandangan Umum yang disampaikan oleh Empi Darnis menyatakan dukungannya terhadap LKPJ Wali Kota dan meminta agar pembuatan tiang serta lampu jalan.

“Dilakukan di beberapa titik, seperti di Selatan II Jalan Makmur 7 dan 8, Jalan Darma 3 RT 11, serta Jalan Teman hingga Simpang Periuk. Mereka juga mengusulkan pemangkasan rumah warga Jalan Kelingi 3 Batu Urip sebagai jalan alternatif,”cetusnya.

Pemandangan Umum Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Sherly Olivia Utari memberikan persetujuan terhadap LKPJ Wali Kota untuk dibahas lebih lanjut.

Pemandangan Umum fraksi PKS yang disampaikan Hj Rosmala Dewi mengingatkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk fokus pada agenda strategis yang telah disampaikan dalam pidato pertama wali kota, dengan peningkatan kinerja ASN, khususnya di bidang pengelolaan keuangan.

Fraksi PKS juga mengingatkan pentingnya penyusunan APBD yang sehat, mengingat penerimaan dari pusat yang berkurang, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang efisien.

” Selain itu, Hj Rosmala Dewi juga menekankan agar Dinas Pendidikan memastikan penerimaan siswa baru, dilakukan secara adil dan transparan di semua jenjang pendidikan untuk mencegah timbulnya permasalahan di masyarakat.”ingatnya.(ADV/Man)

Read More

Rapat Paripurna DPRD Lubuklinggau Tandatangani Kesepakatan Raperda APBD 2025

 

KANTI News, Lubuklinggau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau bersama Pemerintah Kota Lubuklinggau menggelar rapat paripurna istimewa untuk menandatangani kesepakatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD pada Rabu (11/9/2024) ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Hendri Aster, dan turut dihadiri oleh berbagai pejabat daerah.

Penjabat (Pj) Walikota Lubuklinggau, H. Trisko Defriyansah, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dalam membahas Raperda APBD 2025. Ia menyatakan bahwa proses pembahasan telah berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Namun, Trisko juga menekankan bahwa usulan dari masyarakat melalui Musrenbang dan reses anggota DPRD belum sepenuhnya terakomodir dalam APBD 2025.

“Kami akan terus mengupayakan pemenuhan usulan tersebut dengan memperhatikan skala prioritas, agar program pemerintah daerah sejalan dengan pemerintah pusat,” jelas Trisko.

Raperda APBD 2025 ini akan segera diajukan ke Gubernur Sumatera Selatan untuk dievaluasi, dengan harapan dapat disetujui dan diresmikan menjadi Perda.ADV

Diedit eka

Read More

30 Anggota DPRD kota Lubuklinggau Dilantik, 13 Orang Merupakan Wajah Baru

 

KANTI News, Lubuklinggau - Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau resmi dilantik pada hari Senin, 30 September 2024, di gedung Dewan.

Dalam momen bersejarah ini, 13 dari 30 anggota yang dilantik merupakan wajah baru, sementara 17 lainnya kembali melanjutkan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB ini dipimpin oleh Plt Sekwan Lubuklinggau, Rifki. Dalam upaya menjaga kesakralan acara, panitia membatasi jumlah tamu undangan, dengan ketentuan setiap anggota DPRD hanya dapat membawa 10 orang pendamping.

"Kami ingin acara ini berlangsung khikmat, jadi kami batasi jumlah pendamping untuk masing-masing dewan," ujar Rifki.

Untuk memastikan kenyamanan para tamu, pihak penyelenggara juga menyiapkan tenda di luar gedung sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kepadatan di dalam ruangan.

"Kami ingin acara ini berjalan lancar tanpa gangguan," tambahnya.

Di antara anggota DPRD yang baru dilantik, dari Partai Golkar terdapat nama-nama seperti Yulian Effendi, Rinaldi Efendi, H Odi Raffles, Boy Gega Jodiamri Imanda, Reza Ashabul Kahfi, dan Winasta Ayuduri. Dari Partai Nasdem, hadir Hendri, Hj Ratna Dewi, Wawan Agus Salim, Septian Nugraha Gunawan, dan Ecie Lasarie.

Partai Gerindra diwakili oleh Hendri Juniansyah, Yaudi, Andi Rusman, Abdul Nasir, dan Muhamad Amin. Sementara itu, dari PDI Perjuangan, terdapat Hambali Lukman, Wansari, Sherly Olivia Utari, dan Arie Pringgayudha.

PKB mengirimkan Almeidy Sastra Dikrama, Siska Novitasari, Empi Darnis, dan Novita Angrayani, sedangkan PKS diwakili oleh Bambang Rubianto, Tabrani, dan Hj Rosmala Dewi. Tiga kursi terakhir ditempati oleh Feri Anggriawan dari Partai Hanura, H Taufik Siswanto dari Partai Demokrat, dan Lian Sumarni dari PBB.

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan juga momen penting yang menandai perubahan dan harapan baru bagi masyarakat Lubuklinggau. Dengan kombinasi anggota baru dan lama, diharapkan DPRD Kota Lubuklinggau dapat memberikan inovasi dan penguatan dalam mengawal aspirasi rakyat. ADV

Diedit EKA

Read More