KANTI News - lubuklinggau

Tampilkan postingan dengan label lubuklinggau. Tampilkan semua postingan

Tampilkan postingan dengan label lubuklinggau. Tampilkan semua postingan

Paslon Rachmat-Rustam mendaftar di KPU untuk Pilkada 2024

KANTI News, Lubuklinggau - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat dan Rustam Effendi menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU untuk Pilkada 2024 pada Selasa (27/8).

Ketua KPU Lubuklinggau, Aspin Dodi mengatakan pasangan pertama yang akan mendaftarkan diri ke KPU adalah Rachmat Hidayat dan Rustam Effendi. Sementara untuk pasangan lainnya yaitu Rodi Wijaya dan Imam Senen diperkirakan akan mendaftar besok pada Rabu (28/8).

"Jadi teknisnya para paslon yang datang di KPU nantinya akan kami arahkan ke ruangan pendaftaran. Selanjutnya para paslon akan menyerahkan dokumen berkas yang sudah di syaratkan. Nantinya akan dikroscek dan apabila lengkap akan diterima dan pengecekan akan berlangsung hingga tanggal 2 September. Bila berkasnya tidak lengkap, maka akan kami minta perbaiki hingga tanggal 6 September nanti," katanya, Selasa (27/8/2024).

Saat mendaftar di KPU Lubuklinggau, pasangan Rachmat Hidayat dan Rustam Effendi datang ke kantor KPU Lubuklinggau dengan menggunakan mobil Land Rover series tahun 1983 yang pernah dinaiki pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres ke gedung KPU RI tahun 2018 lalu.

"Mudah-mudahan ini menjadi berkah kami diantar pakai mobil tersebut yang mana mobil yang sama dipakai Pak Jokowi Untuk melanjutkan periode ke 2. Mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat, kami bisa menjadi pemimpin di Kota Lubuklinggau," kata Rachmat Hidayat.

Rachmat mengatakan berkas-berkas persyaratan untuk mendaftar sudah diserahkan kepada pihak KPU Lubuklinggau dan kini pihaknya sedang menunggu apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak.

"Semua berkas yang sudah disiapkan jauh-jauh hari sudah kami serahkan dan diterima oleh pihak KPU. Sekarang tinggal menunggu proses untuk verifikasi berkas tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak," ungkapnya. "eka"

DPRD Kota Lubuklinggau dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi (PUF) dewan terhadap LKPJ Wali Kota

KANTI News, Lubuk Linggau-Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi (PUF) dewan terhadap LKPJ Wali Kota Lubuklinggau tahun 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau, Selasa, (26/3/2024).

Dalam jawabannya, H Trisko Defriyansa mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan fraksi dewan yang telah menyampaikan pemandangan umum terhadap LKPJ Wali Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2023.

Menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Golkar (FPG), Pj Wako mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada FPG atas apresiasi untuk kinerja Polri dan TNI dalam proses tahapan-tahapan Pemilu 2024, sehingga Kota Lubuklinggau terjaga kondusifitas, aman, nyaman dan lancar.

Selanjutnya terhadap saran pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2024 bagi ASN selama 12 bulan, hal ini sudah dianggarkan pada APBD 2024. Terhadap saran THR Idul Fitri 1445 H untuk dibayarkan secara penuh dan tepat waktu, hal ini telah dianggarkan pada APBD 2024.

Kemudian menjawab atas pandangan umum F-PDIP yang menghimbau agar Pemkot Lubuklinggau tetap menjaga kestabilan harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok pada bulan suci Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri, Pemkot Lubuklinggau telah melaksanakan operasi pasar di setiap kecamatan.

Atas pandangan F-PKS terkait kewajiban dalam memenuhi hak-hak atlet Kota Lubuklinggau yang sudah membawa nama baik kota Lubuklinggau dalam event Porprov ke-14 di Kabupaten Lahat, hal ini telah menjadi perhatian Pemkot Lubuklinggau.

Selanjutnya menjawab pemandangan F-PD, terkait perencanaan pembangunan daerah khususnya penyusunan DED (Detail Engineering Design) dapat dijelaskan bahwa DED alun-alun merdeka merupakan perencanaan untuk membangun ruang terbuka publik tengah kota dengan konsep "Taman Iconik" tanpa mengubah fungsi Masjid Agung As-Salam sebagai tempat ibadah kebanggaan masyarakat Kota Lubuklinggau.

Hal ini juga direncanakan dalam rangka penataan dan penertiban pedagang di sekitar Masjid Agung As-Salam, sehingga modernisasi penataan wajah kota ini dapat meningkatkan daya darik wisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah paparnya,(ADV) "Warto"

Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau Dengan Agenda Propemperda Kota Lubuklinggau 2024

KANTI News, Lubuklinggau-Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Lubuklinggau 2024 menghadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota setempat, Senin (25/3/2024).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya sekaligus penandatanganan persetujuan bersama Wali Kota dan DPRD Lubuklinggau.

H. Trisko Defriyansa dalam sambutannya menyampaikan, Propemperda merupakan pembentukan Perda dalam memenuhi kebutuhan hukum daerah guna mewujudkan amanat UUD 1945 yakni melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban masyarakat.

Menurutnya dalam menyelenggarakan mekanisme pembentukan Perda sambungnya, DPRD dan Pemkot Lubuklinggau semakin dituntut untuk dapat memenuhi landasan dan tata kelola pembentukan Perda yang selaras dengan UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, menjaga kepentingan nasional dalam berbangsa dan bernegara serta mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Atas dasar kewenangan daerah membentuk Perda tersebut, Pemkot Lubuklinggau dan Badan Pembentukan Perda DPRD Lubuklinggau telah melaksanakan rapat yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama” katanya, Senin 29/1/2024) lalu.

Pemkot Lubuklinggau mengajukan Sembilan Raperda yaitu Raperda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet, Raperda tentang Kawasan Industri dan Perdagangan, Raperda tentang Pengolahan Pembangunan dan Penataan Sarana Perdagangan, Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.

‘Selanjutnya Raperda tentang Rancangan Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2045, Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025″ terangnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Lubuklinggau, H Merismon menyampaikan Badan Pembentukan Perda DPRD Lubuklinggau melaporkan ada 18 peraturan diantaranya Sembilan Raperda DPRD dan sembilan rancangan atau usulan Perda dari Pemkot Lubuklinggau.

“Berdasarkan kerangka pikiran program pembentukan peraturan daerah di lingkungan Pemkot Lubuklinggau telah dibahas sesuai kemampuan keuangan daerah” ujarnya.

Adapun sembilan Raperda usulan DPRD diantaranya Raperda tentang Pengolahan Tenaga Kesehatan, Raperda tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap, Raperda tentang Anti Perundungan di Sekolah, Raperda tentang Pengelolaan Persampahan.

“Selanjutnya ada Raperda tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Mikro, Kecil Menengah, Raperda tentang Kemajuan Daerah serta Raperda tentang Penyelenggaran Kearsipan dan Keolahragaan” pungkasnya.

Ikut hadir Kapolres Lubuklinggau, AKBP Indra Arya Yudha, Dandim 0406 Lubuklinggau Letkol Kunto Adi Setiawan, Kepala OPD dan pimpinan perbankan dalam wilayah Kota Lubuklinggau. (ADV) "Sopian"

Pejabat Pemerintahan Kota Lubuklinggau hadiri Rakornas di Jakarta Bahas Kontribusi Daerah untuk IKN

KANTI News, Jakarta - Pj Wali Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa di dampingi Kepala DPUPR Kota Lubuklinggau, (Ahmad Asril Asri) dan Kepala Dinas Perkim Kota Lubuklinggau, (Febrio Fadilah) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, (14/3/2024).

Rakornas tersebut mengusung tema ‘kolaborasi pemerintah daerah dan IKN untuk mewujudkan kota dunia untuk semua’.

Kepala OIKN, Bambang Susantono dalam kesempatan itu mengatakan, pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga dalam Rakornas ini dapat membangkitkan gairah OIKN untuk mewujudkan nusantara sebagai salah satu tonggak Indonesia Emas.

"Pembangunan IKN merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak hanya bertimpuh di Pulau Jawa," paparnya.

OIKN akan mulai menjalankan fungsinya sebagai pemerintah daerah khusus atau Pemdasus di Nusantara, Kalimantan Timur, pada tahun ini.

Dengan demikian, lanjut dia, OIKN dan pemerintah-pemerintah daerah dapat menggabungkan keahlian, sumber daya, dan pengalaman dari berbagai sektor untuk menciptakan solusi yang holistik dan keberlanjutan demi kelanjutan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.

"Harapan kami kiranya kita dapat bersama-sama menjadikan IKN sebagai sumber transformasi Indonesia yang memberikan contoh nyata keselarasan, keserasian, keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial," kata Bambang.

OIKN meyakini dengan semangat kolaborasi dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada, dan mampu mewujudkan visi besar IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua.

Berdasarkan Lampiran Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara merupakan proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang mana terselenggaranya proses pelayanan dan tugas pokok maupun fungsi birokrasi di wilayah Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.

Hal tersebut meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang di antaranya berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat di Ibu Kota Nusantara, serta perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Perubahan terhadap sejumlah materi muatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimaksudkan dan ditujukan salah satunya untuk memperkuat aspek pengaturan berkaitan dengan upaya memperkuat tata kelola Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Untuk diketahui, IKN akan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. IKN terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. (ADV) "Eka Pasi"

Asisten II Bidang Ekonomi (H. Surya Darma) hadiri kegiatan Akselerasi Sinergi Wajib Halal Oktober (WHO) Tahun 2024

KANTI News, Lubuklinggau - Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Lubuklinggau, H Surya Darma hadiri kegiatan Akselerasi Sinergi Wajib Halal Oktober (WHO) Tahun 2024, di Lesehan Rumah Makan (RM) Simpang Raya Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Jum’at 15 Maret 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)Kemenag Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perwakilan BPJPH Kemenag Provinsi Sumsel Drs. Yauza dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini merupakan Akselerasi Sinergi Wajib Halal Oktober 2024 yang dilaksanakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia, dan untuk provinsi Sumatera Selatan acaranya kami laksanakan di Kota Lubuklinggau.

“Kami dari BPJPH Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, supaya seluruh pelaku usaha yang ada di kota ini pada tanggal 17 Oktober 2024 nanti semua sudah bersertifikat halal. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Lubuklinggau yang sudah memberikan apresiasi kepada kegiatan ini ”ungkapnya.

Tim BPJPH mulai hari ini akan turun ke lapangan dan mengunjungi para pelaku usaha untuk mensosialisasikan bahwa tanggal 17 Oktober 2024 adalah wajib halal.

Kakankemenag Kota Lubuklinggau Dr. H. Hasanudin mengucapkan terima kasih kepada tim BPJPH Provinsi Sumsel yang sudah menunjuk Kota Lubuklinggau sebagai salah satu tempat gerakan wajib halal. Ia menyampaikan kepada para pelaku usaha untuk memanfaatkan program ini, karena pembuatan sertifikat ini gratis.

Sementara itu, Asisten II Setda Kota Lubuklinggau H. Surya Dharma mengatakan sudah sepatutnya sebagai seorang muslim kita semua mengikuti aturan agama dan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah RI sudah membuat undang-undang nomor 33 tahun 2014 mengenai produk halal. Hal ini bearti pemerintah sudah mengeluarkan secara resmi atau legalitas tentang produk halal.

“Dan perlu diketahui, Pemerintah Kota Lubuklinggau memang dari awal sudah gencar mengajak seluruh UMKM mengurus sertifikat halal. Kota Lubuklinggau ini merupakan kota perdagangan, dan yang mendominasi adalah peran swasta yaitu para pelaku usaha. Pemkot sangat mendukung program ini dan kami menghimbau kepada seluruh pelaku UMKM untuk segera mengajukan serifikat halal, mumpung program ini gratis yang tentunya bertujuan membantu masyarakat.” paparnya.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat halal secara simbolis oleh Asisten II H. Surya Dharma, Kakankemenag Kota Dr. Hasanudin, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM , Kepala Disperindag, dan Sekretaris Satgas Halal Provinsi Sumsel Drs. Yauza Effendi kepada beberapa perwakilan pelaku usaha.

Acara dihadiri oleh Sekretaris Satgas Halal Provinsi Sumsel Yauza Effendi, beserta jajaran, Perwakilan BPJPH Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Lubuklinggau Hasanudin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau Medhioline Sapta Windu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM H. Wiwin Eka Saputra, Perwakilan Kantor Kemenag Musi Rawas Suwasno, Owner RM. Simpang Raya Agusni, beberapa perwakilan guru madrasah, dan para pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau, (ADV) Eka Pasi

DPC PROJAMIN MUBA SIDAK TERKAIT HOTEL CHACHA DIDUGA TIDAK KANTONGI IZIN

KANTI News, Musi Banyuasin – Beberapa masyarakat Muba yang tergabung pada Organisasi Masyarakat DPC PROJAMIN MUBA mendatangi kantor POL-PP, Kantor PERKIM dan Hotel Chacha guna mempertanyakan tindaklanjut perihal diduga Hotel Chacha Tidak Mengatongi Izin sebagai mana telah viral pada pemberitaan di media online di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (06/02/2024)

Sempat di wawancara awak media salah satu anggota DPC PROJAMIN MUBA (Beni Efendi) menyampaikan bahwa mereka telah melakukan konfirmasi secara tatap muka pada Taufik selaku Kasi Penertiban terkait peran POL-PP dalam Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

“kami telah silaturahmi pada Taufik selaku Kasi Penertiban terkait peran POL-PP yang mana beliau menjelaskan bahwa perihal terkait telah viral pada pemberitaan di media online di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin diduga Hotel Chacha Tidak Mengatongi Izin sudah dilakukan rapat di pimpin langsung oleh Sekda dan Kepala OPD yang terkait yang mana saat ini masih dalam proses, apakah Perda terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lanjutkan atau dilakukan revisi perubahan, tentunya kita sama-sama menunggu tim teknis dari Dinas Perkim”

Lanjutnya, “harapan kami Kepada OPD yang terkait di Pemkab Muba sekiranya untuk bertidak tegas untuk melakukan langka-langka Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan cara melakukan penutupan sementara waktu Hotel Chacha yang diduga Tidak Mengatongi Izin sebelum adanya kejelasan hukum yang berlaku yang mana menurut pendapat kami atas perilaku nakal pihak investor/pengusaha diduga telah merugikan daerah dengan tidak mengantongi izin berusaha tentunya tidak ada kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerak Kabupaten Musi Banyuasin’.

Lain halnya yang di sampaikan Sancik, S.IP selaku Sekretaris DPC PROJAMIN MUBA menyampaiakan pada awak media, kami sangat menyayangkan pihak Management Hotel Chacha tidak dapat di konfirmasikan yang mana terkesan pihak Management Hotel Chacha menutup diri terhadap Wartawan dan LSM.(Ewok)

Diduga Oknum Lurah Lubuk Tanjung PUNGLI Uang Administrasi Surat Kematian Rp 300 Ribu

(Sumber Situs Web Kelurahan Lubuk Tanjung)

KANTI News, Lubuklinggau - Dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Pungutan Liar (PUNGLI) yang di lakukan oleh Oknum Lurah Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, kepada warganya yang akan membuat surat keterangan kematian di tempatnya, inisial AY. Disampaikan AY secara langsung kepada awak media kalau dirinya diminta oleh Oknum Lurah tersebut uang Rp 300 ribu, tujuannya untuk memperlancar mengurusi surat keterangan kematian suaminya, yang baru saja meninggal.

"Saat ingin meminta surat kematian di Kantor Lurah Kelurahan Lubuk Tanjung, saya di mintai oleh Oknum Lurah uang sebesar Rp.300 ribu, katanya untuk camat," kata AY.

"Saya Merasa sangat kecewa atas Administrasi dalam kepengurusan surat kematian oleh pihak pemerintah kelurahan dengan biaya dinilai cukup tinggi," jelasnya

Dilain waktu awak media memintai pandangan Ketua Ormas KANTI-Komunitas Masyarakat Silampari (Sancik, S.IP) via pesan WhatsApp terkait diduga perbuatan Nakal Oknum Lurah Lubuk Tanjung yang diduga melakukan PUNGLI dalam Pengurusan Administrasi surat Kematian (18/01/2024).

Sancik, S.IP Menjelaskan "Yang mana sama-sama diketahui pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79A menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya".

Lanjutnya, selain dari Undang-undang telah mengatur larangan pungutan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kota Lubuklinggau telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka Dan Pemakaman Bagi Masyarakat, tentunya atas diduga perbuatan nakal Oknum Lurah Lubuk Tanjung tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus diberikan sangsi sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Seharusnya dalam perihal ini Oknum Lurah Lubuk Tanjung memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat bukan sebaliknya , jangan sampai atas perbuatan yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dapat memberatkan masyarakat dalam suasana berduka anggota keluarganya meninggal dunia, tutupnya. (Rilis)

Buruknya Pelayanan Puskesmas Ngulak, Masyarakat Sanga Desa Bakal Adakan Unjuk Rasa

KANTI News, Sanga Desa (MUBA) - Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngulak Kecamatan Sanga Desa baru-baru ini menjadi sorotan di berbagai media massa. Hal itu diduga akibat seluruh dokter umum dan puluhan tenaga kesehatan pergi jalan-jalan saat hari kerja.

Keluhan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas Rawat Inap Ngulak diduga sudah berlangsung cukup lama. Beberapa hal yang menjadi keluhan diantaranya pelayanan di Poliklinik Rawat Jalan yang lebih sering ditangani oleh perawat bukan oleh dokter umum.

Pasien rawat inap yang sering diharuskan membeli obat dari luar puskesmas dengan alasan stok obat yang kosong, serta kurangnya sarana prasarana di gedung rawat inap sehingga pasien harus membawa sendiri kipas angin dari rumah.

Adanya hal ini membuat masyarakat Kecamatan Sanga Desa, LSM, dan Pers yang dikoordinir oleh DPC Projamin Kabupaten Musi Banyuasin berencana bakal mengadakan aksi unjuk rasa pada tanggal 10 Januari 2024 di Puskesmas Rawat Inap Ngulak.

Aksi tersebut bertujuan mendesak Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin untuk mencopot pimpinan Puskesmas Rawat Inap Ngulak.

"Keluhan masyarakat Sanga Desa terhadap pelayanan buruk Puskesmas Ngulak sebenarnya sudah lama kami dengar, namun baru sekarang kami mengambil sikap. Karena kami nilai pimpinan Puskesmas lebih mementingkan urusan kesenangan pribadi dengan mengajak staf pergi jalan-jalan saat hari kerja, daripada menjalankan tugas melayani masyarakat," ujar Ketua DPC Projamin Kabupaten Musi Banyuasin Tanto Hartono, Jumat 29 Desember 2023.

Menurut Tanto, masyarakat juga mengeluhkan sarana prasarana di gedung rawat inap. Dimana pasien selalu kepanasan, akibat tidak ada fasilitas kipas angin, dan AC yang tidak boleh dinyalakan.

"Pasien rawat inap kepanasan, kipas angin harus bawa sendiri dari rumah. AC tidak boleh dinyalakan dengan alasan tegangan listrik rendah, sementara kami lihat rumah dinas tenaga kesehatan AC selalu menyala. Selain itu pasien sering disuruh membeli obat dari luar dengan alasan obat di puskesmas kosong," ungkapnya.

Gabungan masyarakat, Ormas, LSM, dan media menurutnya akan mengadakan aksi untuk menyikapi keluhan masyarakat tersebut.

"Kami bersama masyarakat akan melakukan aksi unjuk rasa. Tuntutan kami agar adanya perbaikan pelayan di Puskesmas Rawat Inap Ngulak. Kami juga mendesak Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin agar segera mencopot pimpinan Puskesmas Ngulak saat ini, dan memberikan teguran keras terhadap nakes yang melakukan tindakan indisipliner," tegasnya.(rilis)

Terindikasi Jual Beli Nilai A, Puluhan Mahasiswa AKBID mengeluh

KANTI News, Lubuklinggau - Mahasiswa Akademi Kebidanan di Kota Lubuklinggau mengeluhkan dugaan praktik jual beli nilai yang terjadi di Sekolah Diploma Tiga tersebut. Praktik ini diduga sudah berlangsung sejak lama dan dianggap kebijakan dari Oknum Pimpinan untuk membantu mahasiswi tetapi sisi lain merugikan mahasiswi yang berprestasi. Jumat (22/12/2023).

Hasil investigasi Awak Media beserta LSM KANTI dan Ormas KMPD menyampaikan, bahwa Kejadian penawaran jual beli nilai kepada Mahasiswi Akbid ini secara terang-terangan dengan menawarkan nilai A, dengan harga Rp 100 ribu sampai 200 ribu untuk satu mata kuliah di hadapan 31 mahasiswa oleh Oknum Pimpinan Akbid. Dalam rekaman visual yang berdurasi selama 4 menit 28 detik tersebut, bahwa Oknum Pimpinan Akbid menawarkan nilai A terkesan juga agak memaksa. " Kalo kamu idak mau, kagek kamu idak diterimo gawe, terimo resiko. Kami minta kamu seluruh dapat nilai A" ujar oknum dalam rekaman tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Sekolah Akademi Kebidanan Nusantara Lubuklinggau selaku Pemilik Yayasan dan juga sekaligus Direktur Akbid inisial SY, dan Jh sebagai BAM - Bagian Administrasi Mahasiswi di kampus, menjelaskan bahwa Praktik seperti ini sudah kami lakukan sejak Tahun 2007. Dengan alasan beberapa mahasiswa yang memang tidak mampu untuk mencapai nilai A.

Pihak Sekolah Akademi Kebidanan Nusantara menyampaikan adanya dugaan permainan untuk Nilai A. Saat wawancara hanya satu atau dua orang saja yang mendapat nilai A, mahasiswa yang tidak mendapatkan nilai A dimintai uang Rp. 100 ribu sampai Rp 200 ribu untuk remidial agar mendapat Nilai A. Selain kejadian indikasi permainan nilai A, juga terjadi penyelewangan lainnya diantaranya mahasiswi diwajibkan bayar denda Rp. 50 ribu rupiah apabila tidak masuk atau tidak absen. Dan menurut Pimpinan Sekolah Akademi Kebidanan Nusantara bahwa kebijakan yang diambil terkait adanya remidial nilai atau diduga jual beli nilai tidak ada suatu kesalahan.

Sancik selaku Ketua KANTI berpendapat bahwa Kalo benar adanya Jual Beli nilai A, ini dampak buruk bagi dunia pendidikan. Untuk itu, mendesak Pemerintah agar mengevaluasi kebijakan yang dilakukan sekolah, bahkan kalo memang tidak beres, mohon cabut ijin sekolah akademi tersebut.

Koordinator KMPD, Ferry juga menyampaikan bahwa Akademi Bidan ini menyangkut jiwa keselamatan manusia. Apabila Nilai dapat dipermainkan, ini berbahaya. Sebab ada dua nyawa dalam penanganan medis, jadi kalo memang mahasiswa tidak mampu, jangan diluluskan. (TIM)

Oknum Pimpinan Akademi kebidanan di Kota Lubuklinggau Diduga Melakukan Praktik Jual Beli nilai

KANTI News, Lubuklinggau - Mahasiswa Akademi Kebidanan di Kota Lubuklinggau mengeluhkan dugaan praktik jual beli nilai yang terjadi di Akademi Kebidanan tersebut. Praktik ini diduga sudah berlangsung dan merugikan mahasiswi yang berprestasi. Jumat (22/12/2023).

Tim investigasi Organisasi KANTI menyampaikan pada awak media, bahwa Kejadian penawaran jual beli nilai kepada Mahasiswi Akbid ini secara terang-terangan menawarkan nilai A, dengan harga Rp 100 ribu sampai 200 ribu untuk satu mata kuliah di hadapan 31 mahasiswa oleh Oknum Pimpinan Akbid. Dalam rekaman visual yang berdurasi selama 4 menit 28 detik tersebut, bahwa Oknum Pimpinan Akbid menawarkan nilai A terkesan juga agak memaksa. " Kalo kamu idak mau kalo kagek kamu idak diterimo gawe terimo resiko. Kami minta kamu seluruh dapat nilai A" ujar oknum dalam rekaman tersebut.

Praktik seperti ini diduga dilakukan Oknum Pihak Akbid yang melibatkan Pimpinan Akademi secara langsung sebagai lahan mencari penghasilan tambahan. Selain itu, tim investigasi Organisasi KANTI menyampaikan selain dari diduga telah terjadinya jual beli nilai bahwa adanya diduga penyelewangan lainnya diantaranya mahasiswi di wajibkan bayar denda Rp. 50 ribu rupiah apabila tidak masuk atau tidak absen selain dari itu untuk biaya wisuda mahasiswi di bebankan biaya dengan besaran nominal bervariasi pada tiap mahasiswi, berkisar Rp 14 juta hingga Rp. 20 juta.

Lanjunya, Tim investigasi Organisasi KANTI tersebut sudah berusaha menghubungi Pihak Akademi via telepone selular guna untuk memintai klarifikasi terkait perihal ini, tetapi sangat di sayangkan pihak bersangkutan belum ada jawaban.

Di lain waktu awak media melakukan konfirmasi pada ketua Organisasi Sancik, S.IP perihal dugaan telah terjadinya jual beli nilai pada Akademi Kebidanan di Kota Lubuklinggau "Kami sebagai Kontrol sosial dan Pemerhati Dunia Pendidikan menyayangkan atas adanya kejadian tersebut. Dan meminta Pihak Yayasan dapat memberikan sanksi kepada oknum yang terlibat. Apalagi ini menyangkut Orang Utama dalam Sekolah Akademi tersebut, karena hal ini akan menghancurkan masa depan generasi muda".

Di lain Pihak Ferry Taslim selaku koordinator Ormas KMPD mengatakan bahwa Kabar tersebut menjadi cerminan bahwa pendidikan sekolah tinggi tidak sedang baik-baik saja. Pasalnya, permasalahan penawaran jual beli nilai tersebut terjadi pada mata kuliah materi kebidanan. Dan ini adalah mata kuliah inti jurusan sehingga menjadi perhatian serius dan apabila kelulusan akademi kebidanan yang tidak dibekali ilmu yang baik maka akan membahayakan bagi kesehatan masyarakat. tentunya pada perihal tersebut dapat mencederai kode etik dalam perguruan tinggi meliputi kebebasan akademik, integritas keilmuwan, hingga perlakuan adil dan terhormat kepada semua termasuk civitas akademika antara dosen, mahasiswa, staf administrasi, maupun orang lain yang berada di luar lingkungan kampus tutupnya (Tim)

Reses II Perseorangan Tahun 2023, Anggota DPRD Lubuklinggau Hambali Lukman Serap Aspirasi Masyarakat

KANTI News, LUBUKLINGGAU - Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan III Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan II, Hambali Lukman, SH kembali menggelar kegiatan Reses II Perseorangan bertempat di Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, Minggu 16 Juli 2023.

Reses Perorangan Tahap II Tahun 2022 ini guna menyerap aspirasi dan usulan-usulan dari konstituen anggota DPRD di Dapil masing-masing dan dihadiri ratusan konstituen dan tamu undangan berasal dari perwakilan warga hingga Ketua RT di Kelurahan Air Temam.

Reses II ini guna untuk menampung aspirasi masyarakat untuk membangun Kota Lubuklinggau khususnya Dapil III Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan II.

“Usulan yang masuk di tahun ini dengan tahun sebelumnya hampir sama yakni sarana umum seperti lampu, sampah, sumur bor, pembangunan jalan dan drainase, dan pengairan air bersih ataupun irigasi. Akan tetapi setiap kebutuhan yang disampaikan berbeda titik lokasi yang di usulkan,”kata Hambali.

"Untuk usulan atau aspirasi yang berkaitan dengan pembangunam fisik berupa sarana umum, yang menjadi perhatiannya yakni usulan kenaikan Insentif RT serta perhatian pemerintah atas pemangku atau lembaga adat di setiap kelurahan,"ungkapnya.

Menurutnya, RT dan lembaga adat merupakan element penting pemerintah dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, seperti halnya RT yang keterlibatannya dengan masyarakat meliputi semua persoalan baik dan buruk dan bahkan waktunya tidak tentu.

Kemudian, pemangku adat sejak dilantik dan dibentuk belum ditemukan mekanisme untuk mereka mendapatkan Insentif.

"Untuk kedua usulan yang sifatnya non fisik memang harus kami komunikasikan terlebih dahulu, kepada seluruh pihak baik bagian hukum, pemerintahan, keuangan, dan komisi DPRD yang membidanginya agar dibahas dan segera untuk diambil suatu kebijakan terbaik dari yang terbaik,"jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Kota Lubuklinggau, Febrio Fadillah menanggapi usulan warga terkait lampu jalan, mengatakan bahwa dirinya bersama tim terus bekerja menjadikan Kota Lubuklinggau Terang Benderang seperti yang diharapkan Walikota Lubuklinggau.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua RT dan Lurah yang aktif untuk melaporkan kondisi lampu jalan yang mati maupun belum terpasang, tanpa informasi dari kalian tim kami tidak mampu menjangkau kondisi tersebut,"katanya.

"Kami berharap kepada masyarakat dan Ketua RT yang mengusulkan untuk tetap dapat bersabar menunggu, selain SDM yang terbatas dana juga terbatas,”harapnya.

Febrio Fadillah memastikan usulan yang sudah masuk sampai saat ini dengan anggaran yang ada sampai akhir tahun ini dirasa cukup, akan tetapi bila usulan terus bertambah tentuhnya akan dilakukan ditahun depan.

Reses II ini dihadiri Ketua RT, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta kelompok-kelompok usaha baik tani maupun pedagang.

Turut hadir Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Lubuklinggau, Febrio Fadillah, Perwakilan Dinas PU Bidang SDA, Edo, Babinsa, Bhabinkamtibmas Kelurahan Air Temam, serta lainnya.

Diedit : Jeri

Antusiasme Ratusan Warga Ikuti Reses II Tahun 2023 Anggota DPRD Lubuklinggau Fraksi Partai Gerindra H Yaudi

Ratusan warga antusias mengikuti Reses II Tahun 2023 Anggota DPRD LUBUKLINGGAU Daerah Pemilihan IV Kecamatan LUBUKLINGGAU Timur I dan II Fraksi Partai Gerindra, H Yaudi bertempat di Gang Binjai Rt 03 Kelurahan Batu urip Taba, Kamis 3 Agustus 2023.
Adapun aspirasi masyarakat pada Reses II Tahun 2023 Anggota DPRD Lubuklinggau Daerah Pemilihan IV Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan II Fraksi Partai Gerindra, Yaudi yakni Megawati mengusulkan lampu jalan dan rehab siring induk di Kelurahan Taba Jemekeh, Jerry mengusulkan penambahan lampu jalan, tiang listrik, perehaban drainase di Jalan Yos Sudarso hingga kesungai kelingi di Batu Urip.

Kemudian, Sri mengusukan tempat pembuangan sampah, pembuatan siring drainasi di Jalan Durian 2 dan Jalan Rambutan 2 Watervang, Sumartini mengusulkan penambahan lampu jalan dan tiang listrik 20 tiang di Taba Jemekeh, Munzir mengusulkan Jalan Alpukat Gang PGRI I, Jalan Mangga sampai ke Jalan Alpukat, penambahan tiang listrik dan lampu di Taba Jemekeh.

Menanggapi usulan masyarakat, H Yaudi mengatakan,"Insya Allah semua usulan yang masuk melalui Reses masa sidang ke II ini akan diusahakan semaksimal mungkin untuk direalisasikan,"katanya.

Dikatakannya, semua usulan akan dibawa ke Dinas-dinas terkait agar dapat direalisaaikan di anggaran tahun 2024 nanti dan Insya Allah akan diperjuangkan.

“Apa yang saya perjuangkan adalah kepentingan masyarakat,”tutupnya.

Diedit : Jeri

DPRD Kota Lubuklinggau Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringati HUT Kota Lubuklinggau ke-22 Tahun

KANTI News, Lubuklinggau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau Menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Lubuklinggau ke-22 tahun.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni menekankan, ada tiga komponen utama yang harus dimiliki pemerintah yakni meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan daya saing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, Lubuklinggau merupakan kota yang memiliki potensi untuk maju dan berkembang. Melalui momentum HUT kota inilah bisa menjadi evaluasi dan semangat menuju Lubuklinggau yang lebih maju.

“Kami, Pemprov Sumsel sangat mendukung berbagai upaya yang dilaksanakan Pemkot Lubuklinggau, termasuk salah satunya program Ayo Ngelong ke Lubuklinggau dengan tujuan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Lubuklinggau berkembang sangat pesat dengan inflasi stabil. Ini tentunya pencapaian yang luar biasa dan membanggakan,” katanya lagi.

Selain itu, indeks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah diatas capaian Sumsel dan nasional, sementara prevelensi stunting mengalami penurunan yang signifikan, begitupun angka kemiskinan ekstrim. Bahkan akuntabilitas kinerja telah meraih opini WTP 12 kali berturut-turut.

“Mari kita sama-sama menjaga kerjasama ini, mempertahankan prestasi yang ada dan meningkatkan pencapaian lebih baik lagi. Semoga Lubuklinggau semakin maju dan sejahtera,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Pj Walikota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa menyampaikan ada beberapa hal yang telah berhasil dicapai Kota Lubuklinggau sejak berdiri sebagai daerah otonomi hingga sekarang.

Indikator makro antara lain pertumbuhan ekonomi 4,51 persen, indeks pembangunan manusia 75,53 indeks, tingkat kemiskinan 12,65 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,94 persen, dan indeks harga konsumen 115,11.

Dirinya sangat berterima kasih atas kepemimpinan Lubuklinggau sebelumnya atas inisiator pembangunan fisik maupun nonfisik, dengan ratusan penghargaan baik dari tingkat daerah sampai nasional.

“Kami tetap melanjutkan pembangunan yang proaktif terhadap masyarakat seperti pembangunan sanitasi yang layak, ketersediaan air bersih dan bedah rumah,” ungkapnya.

Di awal acara, diserahkan secara simbolis bantuan mobil operasional kepada beberapa perguruan tinggi dalam Kota Lubuklinggau, penyerahan rekor MURI inclinator dengan jarak terpanjang, penyerahan seragam RT, baju seragam pemangku adat serta penyerahan hadiah lomba Siskamling.

Ada juga pemberian gelar adat kepada Pj Gubernur, Agus Fatoni serta pemimpin sebelumnya, H SN Prana Putra Sohe dan H Sulaiman Kohar atas pengabdian kepada Kota Lubuklinggau.

Acara yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Lubuklinggau, Jln. Soekarno-Hatta, Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I itu juga dihadiri Pj Sekda, H Tamri dan istri Siti Markona Tamri, Kapolres dan istri, AKBP Indra Arya Yudha dan Aryanti Yulistin Indra, Dandim 0406 Letkol Inf Kunto Adi Setiawan dan Almira Kunto, Kajari Lubuklinggau Riyadi Bayu Kristianto, instansi vertikal serta OPD dan undangan mewakili daerah se-Sumbagsel.

Diedit : Jeri

Paripurna DPRD Lubuklinggau agenda peringatan HUT ke-22 Kota Lubuklinggau turut hadir tamu Undangan Ketua dan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu

KANTI News, Lubuklinggau - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong, Carles Ronsen menghadiri undangan rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau, Sumatra Selatan pada Selasa (17/10/2023) pagi.

Paripurna dengan agenda peringatan HUT ke-22 Kota Lubuklinggau ini dihadiri sejumlah pejabat di Sumatra Selatan dan juga Provinsi Bengkulu sebagai daerah yang bertetangga.

Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-22 Kota Lubuk Linggau.

"Dirgahayu Kota Lubuklinggau. Semoga dengan bertambahnya usia maka bertambah pula kedewasaan dan kualitas semua komponen yang terpenting dalam segala kebutuhan masyarakat,” kata Ketua DPRD Lebong itu.

Ketua DPD PAN Kabupaten Lebong ini juga mengucap terima kasih dan apresiasi atas undangan secara khusus kepada dirinya sebagai Ketua DPRD Lebong dari Walikota dan Ketua DPRD Lubuk Linggau.

"Dengan semangat HUT ke 22 Kota Lubuk Linggau, bersama kita satukan tekad untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Lubuk Linggau Kota Metropolis Madani," demikian Carles Ronsen.**

Diedit : Jeri

Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau Sahkan Raperda Usulan Pemkot Lubuklinggau Menjadi Perda

KANTI News, LUBUKLINGGAU-Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe didampingi Wakil Wali Kota, H Sulaiman Kohar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dengan agenda mendengarkan Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap hasil pembahasan raperda usulan Pemkot Lubuklinggau di ruang rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau, Rabu (13/9/2023).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Lubuklinggau, Hambali Lukman sedangkan Laporan Pansus Dewan disampaikan Reza Ashabul Kahfi dari Fraksi Partai Golkar.

Wali Kota, H SN Prana Putra Sohe, dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemkot Lubuklinggau, dirinya sangat mengapresiasi komitmen, kepedulian dan semangat yang ditunjukkan ketua dan anggota Pansus dalam membahas Raperda usulan eksekutif ini dengan rasa tanggungjawab.

Selain itu harus dikaji secara komprehensif dan mendalam, baik aspek filosofi, sosiologi dan normatifnya sehingga nantinya dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat.

“Berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat demokrasi, kemitraan, sinergi, dan tekad yang sama. Puncaknya, hari ini Raperda usulan eksekutif dapat disetujui bersama untuk selanjutnya menjadi Perda Kota Lubuklinggau,” ungkap Wako.

Dengan disetujui Raperda ini, diharapkan dapat menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemkot Lubuklinggau untuk menindaklanjuti dan melaksanakan penyertaan modal berupa tanah dan bangunan milik Pemkot Lubuklinggau dengan nilai Rp 8.345.199.000 kepada Bank Sumsel Babel sehingga dengan demikian total jumlah penyertaan modal Pemkot Lubuklinggau dari tahun 2002 sampai 2023 menjadi Rp 23.375.199.000.

Dengan bertambahnya penyertaan modal Pemkot Lubuklinggau ini, diharapkan kedepan akan menambah deviden yang berarti akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat serta pembangunan di Kota Lubuklinggau.

Diedit : Jeri

Ketua DPRD dan Walikota Lubuklinggau Tandatangani Berita Acara Penetapan Anggaran Dana Hibah Pilkada 2024

KANTI News, Lubuklinggau - Ketua DPRD, H Rodi Wijaya dan Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe didampingi Wakil Walikota, H Sulaiman Kohar menandatangani Berita Acara (BA) penetapan penganggaran dana hibah Pemilukada 2024 di Ballroom Cinema Hall Kota Lubuklinggau.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa dalam kesempatan itu melaporkan Pemkot Lubuklinggau mendukung penuh Pemilukada 2024 yang merupakan kegiatan prioritas nasional melalui pendanaan anggaran Pemilukada 2024 yang akan diserahkan kepada KPU sebesar Rp 25 M.

Adapun skemanya adalah pada APBD Perubahan tahun 2023 senilai Rp 1 milyar dan APBD Induk 2024 Rp 24 milyar.

Kemudian untuk Bawaslu, Rp 8,5 Milyar dengan rincian Rp 500 juta pada APBD-P 2023 dan Rp 8 milyar APBD 2024, Polres Lubuklinggau pada 2024 Rp 10 milyar serta Kodim 0406 Lubuklinggau pada 2024 senilai Rp 2 milyar.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan BA Penetapan Penganggaran Dana Hibah Pemilukada 2024 kepada penerima dana hibah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengatakan penandatanganan BA ini merupakan bukti bahwa Pemkot Lubuklinggau bersedia mendukung penuh Pemilukada 2024.

Ia berharap dana yang sudah dianggarkan itu, nantinya dapat digunakan dengan efektif dan tepat sasaran.

Apabila dalam pelaksanaan terdapat kekurangan anggaran yang sudah dianggarkan, akan dianggarkan pada anggaran pergeseran dan anggaran perubahan.

Turut hadir, Forkopimda,

Staf Ahli II, AH Ritonga,
Asisten I, Kahlan Bahar,
Asisten III, Herdawan,
Inspektur, H Resta Irawan Putra,
Sekwan, H Imam Senen,
Kepala Kesbangpol, Henny Fitrianty,
Kepala BPKAD, Zulpikar,
Kepala Bappedalitbang, H Emra Endi Kesuma,
Kepala Diskominfotiksan, M Johan Iman Sitepu,
Kepala Disdagrin, H Surya Darma,
Kabag Hukum, M Yasin,
Kabag Pemerintahan, Ira Dwi Ariyati,
Kabag Kesra, H Ahyar El Hafis,
dan Para Camat Kota Lubuklinggau dan pejabat Pemkot yang sempat hadir,”

Diedit : JERI

DPRD Kota Lubuklinggau Rapat Paripurna Penetapan Usulan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota

KANTI News, Lubuklinggau – DPRD Kota Lubuklinggau menggelar rapat paripurna dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan dan penetapan usul pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau periode 2018-2023.

Rapat paripurna dipimpin langsung H Rodi Wijaya selaku Ketua DPRD Kota Lubuklinggau di gedung rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau, Rabu (16/8/2023).

Dalam penyampaiannya, Rodi Wijaya mengatakan bahwa keputusan itu nantinya akan disampaikan kepada gubernur sumatera selatan yang kemudian akan diserahkan kepada Mendagri.

“Berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau ini pada 18 September 2023 mendatang,” ungkap politisi Golkar tersebut.

Sementara, Wali Kota H SN Prana Putra Sohe yang didampingi wakilnya, H Sulaiman Kohar menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Lubuklinggau yang selama ini telah bekerjasama dan menjalin komunikasi yang baik bersama pemerintah kota Lubuklinggau.

“Kami juga ucapkan kepada FKPD kota Lubuklinggau, seluruhnya yang telah bersama-sama untuk menjaga kota Lubuklinggau ini,” katanya.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan terimakasih kepada insan pers baik cetak maupun elektronik dan online yang telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus sebagai ranah bagi masyarakat dalam menyampaikan saran dan kritik.

“Pengumuman masa jabatan ini merupakan bagian siklus penyelenggaraan pemerintah daerah. Bahwa pemberhentian kepala daerah diumumkan pimpinan DPRD dalam paripurna dan diusulkan pimpinan DPRD kemudian disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian,” bebernya.

DPRD Kota Lubuklinggau menggelar rapat paripurna dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan dan penetapan usul pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau periode 2018-2023 di gedung DPRD setempat, Rabu (16/8/2023). Anggota dewan mengikuti rangkaian rapat paripurna. (Dokumentasi pribadi)

Kemudian selanjutnya, untuk mengisi kekosongan jabatan wali kota dan wakil wali kota pemerintah akan menunjuk PJ atau Penjabat Wali Kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah hingga sampai dilantiknya wali kota dan wakil wali kota defenitif kedepannya.

Didampingi H Sulaiman Kohar, H SN Prana Putra Sohe menyampaikan bahwa ia menitipkan kepada seluruh pemyelenggara pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif serta forkopimda yang ada dan masyrakat kota Lubuklinggau agar mampu menjaga kota ini supaya tetap kondusif, aman dan zero konflik.

“Serta kami berpesan supaya tetap jaga kekompakan sebagaimana yang selama ini kami jaga. dan tolong isi kegiatan-kegitan yang positif, kegiatan berskala nasional dan internasional dengan memberdayakan kormi, koni dan sebagainya,” pesannya.

Tidak hanya itu, Nanan juga mengatakan agar memaksimalkan pembangunan fasilitas dan infrastruktur.

“Kantor camat, kantor lurah, puskesmas dan pustu tolong dilakukan perbaikan. Karena masa kami, kami memprioritaskan infrastruktur masyarakat termasuk jalan,” ungkapnya. (*/abk/am)

Editor: (ADV,JERI)

Pj Wali Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa menghadiri penutupan "Linggau City Expo 2023"

KANTI News-Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa menghadiri acara malam penutupan "Linggau City Expo 2023" dalam rangkaian HUT ke-22 Kota Lubuklinggau di Atrium Lippo Plaza Kota Lubuklinggau, Jumat (13/10/2023).

Acara penutupan tersebut diisi juga oleh penampilan Alfa Band, fashion show Forkopimda beserta jajaran, pemberian penghargaan kepada pendukung utama kegiatan Linggau Expo City, pemberian penghargaan kepada stand terbaik dan pemberian hadiah kepada pengunjung Lippo Plaza melalui undian berhadiah.

Dalam sambutannya, H Trisko Defriyansa mengatakan malam ini, kegiatan Linggau City Expo 2023 resmi ditutup. Sebelumnya disini telah dilaksanakan 13 rangkaian acara plus lomba mobile legend yang diadakan oleh Ikatan e-Sport Mobile Legend Kota Lubuklinggau.

“Bahkan saya sempat menyaksikan secara langsung final lomba mobile legend. Pertandingannya sangat seru,” ujarnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada 26 pengembang dan 30 UMKM yang telah berpatisipasi dalam agenda Linggau City Expo tahun ini.

“Banyak transaksi disini. Semoga UMKM di Kota Lubuklinggau terus berkembang. Dengan indikator keberhasilan ini, Kota Lubuklinggau siap mengajukan diri menjadi tuan rumah dalam ajang Sumbagsel City Expo mendatang,” ungkapnya.

Selain itu, melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Koordinator Wilayah (Korwil) APEKSI Wilayah II Sumbagsel yang terdiri dari 10 kota, siapa tahu Lubuklinggau bisa ditunjuk menjadi tuan rumah musyawarah APEKSI mendatang.

Jika Lubuklinggau berkesempatan menjadi tuan rumah Munas APEKSI, tentu ribuan orang akan hadir disini termasuk 98 kepala daerah anggota APEKSI beserta jajarannya.

Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penuh kegiatan ini sehingga acaranya berjalan lancar. Terutama kepada Lippo Plaza, mudah-mudahan efek domino dari Linggau City Expo, membuat gerai-gerai di Lippo Plaza dapat dibuka kembali.

Sementara dalam laporannya, Pj Sekda, H Tamri menyampaikan tema Linggau City Expo adalah dengan semangat HUT ke-22 Kota Lubuklinggau kita satukan tekad untuk terus melangkah menuju Lubuklinggau yang berdaya saing.

Salah satu tujuan kegiatan ini adalah membantu pelaku usaha (UMKM) agar meningkatkan kualitas, kepercayaan diri dan semangat berdagang.

Peserta Linggau City Expo terdiri dari dunia perbankan, rumah sakit, perhotelan, 26 developer dan 30 UMKM.

Kegiatan diisi dengan talkshow, bazar kuliner, seminar, berbagai macam lomba dan pentas seni dengan jumlah pengunjung berdasarkan data dari pihak manajemen Lippo Plaza mencapai 30 orang serta konsumen yang bertransaksi dengan developer ada 25 unit rumah.

Berikut stand terbaik yakni Bank Sumsel Babel, Bank Mandiri, PT Cipta Asri Griya. Sedangkan stand terbaik untuk UMKM (Kopi Ananda, Mang Engking, warung A3 Curup).

Untuk penghargaan pendukung utama kegiatan Linggau Expo City diberikan kepada Lippo Plaza Lubuklinggau dan Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia Kota Lubuklinggau.

Ikut hadir Kapolres Lubuklinggau, AKBP Indra Arya Yudha, Dandim 0406 Lubuklinggau, Letkol Kunto Adi Setiawan, Kalapas Kelas II Lubuklinggau, Ika Prihadi Nusantara, Pj Ketua TP PKK Henita Andriani, Staf Ahli, Asisten dan kepala OPD dilingkungan Pemkot Lubuklinggau.(ADV/JERI).

Oknum Pegawai Kelurahan Pucak Kemuning, Lubuklinggau diduga PUNGLI dalam pengurusan Adminstasi Kependudukan

KANTINews, Lubuklinggau - Warga Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 Kota Lubuklinggau mengeluhkan atas ulah nakal Oknum Pegawai Kelurahan Puncak Kemuning yang sering meminta uang terhadap warga dalam pengurusan Administasi Kependudukan (07/06/2023. 09.53)

Sempat di wawancara awak media Hidayat (29) membenarkan bahwa memang benar Oknum Pegawai Kelurahan Puncak Kemuning meminta uang dalam pengurusan Administrasi Kependudukan (surat keterangan domisili) dengan dalil uang kas kantor dan menurut keterangan Hidayat perihal tersebut tidak hanya terjadi pada dirinya tetapi sudah sering kali terjadi terhadap warga lainnya.

lanjutnya, berdasarkan hasil percakapan via WhatsApp Hidayat dengan Camat Kecamatan Utara 2 (07/06/2023. 09.56) guna untuk mempertanyakan apakah memang benar ada uang administrasi dalam pengurusan surat domisili, Camat menjelaskan bahwa tidak ada pungutan biaya pengurusan surat domisili selain dari itu Camat sudah mendapatkan laporan dari warga bahwa adanya Oknum Pegawai di Kelurahan Puncak Kemuning terindikasi menyalagunakan wewenang, lanjut Camat ada beberapa nama pegawai di Kelurahan Puncak Kemuning sudah di usul untuk di pindah tugaskan ke tempat lain.

Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas.

Terkhususnya Pemerintah Kota Lubuklinggau sekiranya dapat menjadi perhatian dan berantas PUNGLI dari tingkat RT hingga ke jenjang Instansi lainnya.

RT 07 Kelurahan Puncak Kemuning, dan Camat Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 saat di konfirmasi via WhastApp tidak memberi tanggapan hingga berita ini di terbitkan.

Pewarta : EWOK/Eka Pasi.

Wako Sebut MAN 1 Sebagai Madrasah Terbaik

Kanti News, Wako Sebut MAN 1 Sebagai Madrasah Terbaik

LUBUKLINGGAU-Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe hadiri kegiatan Purnawiyata MAN 1 Model Lubuklinggau di Gedung Embun Semibar berjalan lancar, Kamis (4/5/2023). 

Kegiatan yang mengusung tema Melayu tersebut Kasubag TU Kementrian Agama Kota Lubuklinggau Muhammad Rais, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau H Dian Chandera, Kasat Pol PP Kota Lubuklinggau Walyusman, perwakilan dari Dandim 0406 MLM, Perwakilan Polres Lubuklinggau, Ketua Komite serta beberapa tamu lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala MAN 1 Model Lubuklinggau Taslim menyebutkan perkembangan dari MAN 1 Model Lubuklinggau. Mulai dari perkembangan prestasi anak didiknya dibidang akademik dan non-akademik. Mulai dari lima tahun berturut turut juara umum OSN hingga masuk TOP 1000 nasional. Dan dalam setiap lombanya, juga membawa nama Kota Lubuklinggau.

Tidak sampai disitu saja, mereka juga terus membenahi pelayanan publik MAN 1 Model Lubuklinggau sehingga seperti layanan perbankan.

"Prestasi yang telah diraih ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk pemerintah Kota Lubuklinggau. Apalagi, pak Wali Kota juga sering datang ke sekolah untuk memberikan motivasi,” katanya.

Sementara Wali Kota dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan tersebut dimana tidak melibatkan Event Organizer (EO) melainkan, oleh para siswa itu sendiri. Selain itu, Wako juga mengungkapkan bahwa tagline Linggau BISA sudah diterapkan di MAN 1, Brain, Innovation, Speed, Accountability.

“Saya sudah sering datang ke MAN 1, ini luar biasa. Dulu sekolah madrasah tidak menjadi pilihan namun sekarang sudah menjadi sekolah terbaik,” katanya.

Ia menyampaikan selamat kepada siswa siswi yang telah menyelesaikan pendidikan  di MAN. Namun menurutnya, belum selesai karena harus melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

“Lanjutkan pendidikan kalian, jangan putus asa serta terus berjuang dan berusaha,” ungkap Wako.

Dalam kegiatan ini, waki juga melakukan pengalungan gordon kepada siswa siswi yang telah menyelesaikan pendidikan secara simbolis.(AAF) (ADV)

Penulis : Hidayat

Langganan: Komentar ( Atom )